Fraksi Persatuan Menyetujui Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dibahas pada Tahap Selanjutnya

PANGANDARAN JAWA BARAT - Berdasarkan pemikiran yang matang, komperhensif dan menyeluruh maka fraksi persatuan menyetujui rancangan peraturan daerah kabupaten pangandaran tentang rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah ini layak untuk dibahas pada tahap selanjutnya.

Demikian dikatakan Miftah Mujahid SH saat menyampaikan Pandangan umum Fraksi Persatuan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) kabupaten pangandaran tentang pajak daerah dan retribusi daerah, bertempat di gedung paripurna DPRD Pangandaran, Senin (10/04/2023).

Baca juga: Klarifikasi Ketua DPP PPP Terkait Video 'Amplop Kiai' Suharso Monoarfa

Disampaikannya bahwa, Perda merupakan landasan dan instrumen yuridis yang penting dan strategis bagi pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan daerah yang goal-nya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Sebuah Perda tidak hanya berfungsi untuk mengatur masyarakat namun juga memiliki fungsi strategis lain yaitu memberikan perlindungan terhadap hak – hak rakyat dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Baca juga: KPU Pangandaran Gelar Rakor Verivikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Keanggotaan Parpol Calon Peserta Pemilu 2024

Setelah mencermati, mempelajari dan mengamati pemaparan bupati pangandaran mengenai peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka fraksi persatuan menganggap perlu untuk memberikan pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dengan uraian sbb ini:

1. Pengelolaan keuangan daerah yang baik, harus taat asas dan filosofi kebijakan politik anggaran yang berpihak pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat kabupaten pangandaran.

Baca juga: Zainal Bintang: Teater Politik Indonesia, Drama Tirani Ambang Batas

2. Akuntabilitas harus menjadi tatanan dari setiap upaya untuk melakukan perubahan dan pembenahan yang lebih baik dan optimal, termasuk dalam perbaikan dan pembenahan manajemen pengelolaan keuangan daerah.

3. Perlu adanya kepastian hukum dan legal standing sebagai payung hukum dalam menentukan arah dan kebijakan daerah termasuk didalamnya tentang kepastian hukum arah kebijakan fiskal daerah meliputi bidang perencanaan anggaran dan pengalokasian anggaran yang tentunya tidak bertentanagan dengan peraturan yang lebih tinggi, " Katanya.

Baca juga: Isue Pindah Partai, Asep Wahyu Wijaya : Wacana Publik Adalah Bunga Demokrasi Yang Harus Diapresiasi

Menurut Miftah, berdasarkan pemikiran yang matang, komperhensif dan menyeluruh maka fraksi persatuan menyetujui rancangan peraturan daerah kabupaten pangandaran tentang rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah ini dan layak untuk dibahas pada tahap selanjutnya.

Demikian pandangan fraksi persatuan ini kami sampaikan, dan atas perhatian hadirin sekalian kami ucapkan terimakasih, " Ujarnya.

Baca juga: Marah! Jokowi Langsung Perintahkan Copot Dirjen Imigrasi dan Bawahannya Jika Tidak Melakukan Perbaikan

Parigi, 10 april 2023 Fraksi PersatuanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran

- H. Asikin, S.Ag (Ketua)

- Cecep Nurhidayat, S.Pd.i. (sekertaris)